Jumlah Konflik Sosial di Indonesia Meningkat Posted by jrp Politik dan Pemerintahan Selasa, 25 September 2012 21:16 Manado - Jumlah konflik sosial di Indonesia kian bertambah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, namun data sampai pertengahan agustus tahun 2012 meningkat lagi menjadi 89 kasus. Menariknya, penyebab konflik tersebut bervariatif mulai dari sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial. Berangkat dari fakta tersebut, Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/9) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh Indonesia, bertempat di hotel Aryaduta Jakarta, dimana rakornas tersebut juga melibatkan Pemprov Sulut. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy Tendean yang ditugaskan mengikuti rakornas dimaksud, hal lain yang melatar belakangi penyelenggaraan rakornas ini adalah dinamika sosial dan politik nasional yang telah mengindikasikan adanya perilaku aparatur dan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Sehingga pentingnya upaya-upaya pemantapan stabilitas politik dalam negeri khususnya menghadapi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 nanti. Pemerintah selaku penanggung jawab politik dalam negeri perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi politik dalam menjamin tetap berada dalam koridor Demokrasi Pancasila, yaitu koridor politik kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan bidang politik yang berlaku,’’ jelas Tendean. Menurut mantan Direktur IPDN Manado ini, berdasarkan penegasan Mendagri dalam sambutannya, para peserta rakor yang terdiri Kepala Kesbangpol Provinsi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi, Kepala Intelijen Daerah, Assisten Kodam, Direktur Intelkam Polda, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota diingatkan untuk terus menjunjung tinggi dan mengembangkan 4 pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. ‘’Sementara tema yang diangkat yakni pemantapan dan sinergitas pemerintah guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah,’’ terang jebolan doktor UGM Yogyakarta ini. TERKAIT: Tatap Pemilu 2014, Stabilitas Politik Harus Bagus Lumentut: Raker 2013 Bersama Presiden, Membahas Beberapa Topik Penting Legislator Manado Usulkan Perlu Adanya Jalan Layang Keberhasilan Kepemimpinan Vicky-Ai, Problem dan Tantangannya GMNI Manado Desak MUI Dibubarkan Konflik Peradaban Dunia di Awal Abad 21 November, Mahasiswa Se-Indonesia Adakan Pertemuan di Cirebon Andreas: Pemkot Manado Pro Kapitalis Anak Jalanan Menjamur di Manado

Jumlah Konflik Sosial di Indonesia Meningkat

Posted by jrp Politik dan Pemerintahan Selasa, 25 September 2012 21:16 Manado - Jumlah konflik sosial di Indonesia kian bertambah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, namun data sampai pertengahan agustus tahun 2012 meningkat lagi menjadi 89 kasus.
Menariknya, penyebab konflik tersebut bervariatif mulai dari sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial.
Berangkat dari fakta tersebut, Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Selasa (25/9) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh Indonesia, bertempat di hotel Aryaduta Jakarta, dimana rakornas tersebut juga melibatkan Pemprov Sulut.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy Tendean yang ditugaskan mengikuti rakornas dimaksud, hal lain yang melatar belakangi penyelenggaraan rakornas ini adalah dinamika sosial dan politik nasional yang telah mengindikasikan adanya perilaku aparatur dan masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Sehingga pentingnya upaya-upaya pemantapan stabilitas politik dalam negeri khususnya menghadapi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 nanti. Pemerintah selaku penanggung jawab politik dalam negeri perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi politik dalam menjamin tetap berada dalam koridor Demokrasi Pancasila, yaitu koridor politik kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan bidang politik yang berlaku,’’ jelas Tendean.
Menurut mantan Direktur IPDN Manado ini, berdasarkan penegasan Mendagri dalam sambutannya, para peserta rakor yang terdiri Kepala Kesbangpol Provinsi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi, Kepala Intelijen Daerah, Assisten Kodam, Direktur Intelkam Polda, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota diingatkan untuk terus menjunjung tinggi dan mengembangkan 4 pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
‘’Sementara tema yang diangkat yakni pemantapan dan sinergitas pemerintah guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah,’’ terang jebolan doktor UGM Yogyakarta ini.

TERKAIT:

• Tatap Pemilu 2014, Stabilitas Politik Harus Bagus
• Lumentut: Raker 2013 Bersama Presiden, Membahas Beberapa Topik Penting
• Legislator Manado Usulkan Perlu Adanya Jalan Layang
• Keberhasilan Kepemimpinan Vicky-Ai, Problem dan Tantangannya
• GMNI Manado Desak MUI Dibubarkan
• Konflik Peradaban Dunia di Awal Abad 21
• November, Mahasiswa Se-Indonesia Adakan Pertemuan di Cirebon
• Andreas: Pemkot Manado Pro Kapitalis
• Anak Jalanan Menjamur di Manado